Gerakan Bersama Menuju Nol Perkawinan Anak

Lombok Utara, NK - Sebagai upaya menurunkan  angka pernikahan anak di Nusa Tenggara Barat,  Pemprov NTB bersama pemerintah Kabupaten Lombok Utara, menggandeng beberapa lembaga dan NGO melakukan kerja sama bertajuk Gerakan Bersama Menuju NTB Nol Perkawinan Anak.

Penjabat Gubernur NTB yang diwakili Plh. Asisten 1 Setda NTB Ir. H. Lalu Iswandi, MS.i mengatakan, program kolaboratif tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dan seluruh komponen masyarakat untuk menekan hingga nol persen perkawinan anak di NTB. 

"Jadi, masalah perkawinan anak ini sangat kompleks perlu satukan kekuatan dan langkah untuk mengentaskannya," tegas Lalu Iswandi dalam sambutannya pada acara Deklarasi Gerakan Bersama menuju NTB nol perkawinan anak di desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung Lombok Utara, Kamis (13/6/2024).

Lebih lanjut ia mengungkapkan, kerja keras yang dilakukan pemprov NTB bersama mitra selama ini sudah membuahkan hasil yang sangat signifikan dari tahun ketahun mengalami penurunan.

"Dengan ikhtiar bersama pasti bisa terselesaikan! Terbukti dari tahun 2022 di angka 32,7 % mengalami penurunan sebesar 8,1%, menjadi 24,6 %"di tahun 2023," katanya. 

Sementara itu, Bupati Lombok Utara H. Djohan Syamsu mengungkapkan, sebagai kabupaten termuda di NTB, Lombok Utara terus berbenah salah satunya fokus mengentaskan masalah perkawinan anak serta stunting, selain menggelontorkan anggaran khusus juga melakukan  edukasi serta sosialisasi ke desa.

"Untuk mengintervensinya tentu tidak hanya gerakan semata. Dari kebijakan anggaran juga kita dukung," jelas Djohan.

Dalam kegiatan itu dilakukan pula penandatangan MOU pengentasan masalah perkawinan anak yang melibatkan  Pemprov NTB, Pemkab Lombok Utara serta Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan NGO, selanjutnya ditutup dengan pembacaan komitmen bersama menuju NTB nol perkawinan anak yang dilakukan oleh kepala desa se kabupaten Lombok Utara.(NK-03)